DPR Minta Pemerintah Sampaikan Terlebih Dulu Evaluasi PPKM Darurat

Ketua DPR Puan Maharani baru saja meminta pemerintah untuk menyampaikan hasil evaliasi PPKM Darurat yang berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021.

Hasil evaluasi tersebut perlu disampaikan sebelum presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut.

Puan juga mengatakan bahwa hasil evaluasi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak dari kebijakan ini.

Menurutnya, pemerintah harus segera menentukan langkah kedepan PPKM darurat yang akan berakhir pada tanggal 20 Juli sehingga akan ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangannya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertain dengan alasan yang bisa diterima oleh masyarakat.

“Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar, ” ujar dalam siaran resmi, Sabtu 17 Juli 2021.  

Menurut Puan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini.

“Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  Bahwa ada dampak  nyata  PPKM Darurat ini  meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya,”ujar perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI ini.

Selain evaluasi, menurut Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya .

“Misalnya akan ada  sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan  testing yang lebih masif untuk tentukan langkah kedepan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan Vaksinasi,” tuturnya.

Soal penyelamatan rakyat ini, Puan kembali menyoroti, masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

“Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” tegas Puan.

Menurut Puan, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman.

Di situasi seperti ini, kata Puan, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan evaluasi lebih dulu sebelum memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Apakah kebijakan PPKM Darurat ini perlu diperpanjang? Pertanyaan ini banyak ditanyakan ke saya. Saya menjawabnya sederhana: evaluasi dulu PPKM Darurat selama dua minggu ini,” kata Ace, Rabu 14 Juli.

Dia menyampaikan, hasil evaluasi tersebut nantinya bisa memberikan berbagai macam informasi, seperti ihwal tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 setelah penerapan PPKM Darurat selama dua minggu.

Jika kasus penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau belum ada tanda-tanda mereda, Ace meminta pemerintah tidak bertaruh dengan kesehatan masyarakat.

“Sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan rumah sakit darurat yang telah dipersiapkan,” ucapnya.