Jokowi Batalkan Program Vaksin Berbayar di Kimia Farma

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan untuk membatalkan vaksin Covid – 19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat 16 Juli 2021.

Dengan demikian, keputusan ini diharapkan memutus polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program vaksinasi berbayar bagi individu.

Hal ini juga ditetapkan untuk memastikan bahwa vaksinasi Covid – 19 akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang sudah berjalan saat ini yaitu gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan vaksin gotong royong, Pramono juga menyampaikan bahwa program tersebut akan tetap dilakukan melalui mekanisme yang sama yaitu melalui perusahaan yang sudah mendaftar di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia.

Perusahaan tersebut juga akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi para karyawannya. Sekretaris cabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di cabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemic ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Walhasil, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

Kepala Negara juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.

Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” katanya.

Anggota Komisi Kesehatan DPR Aliyah Mustika Ilham menuturkan, program vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong akan membuat publik ragu dengan kualitas vaksin pemerintah. Dia khawatir masyarakat akan menganggap bahwa vaksin berbayar lebih baik ketimbang vaksin gratis.

“Saya rasa Vaksin Gotong Royong individu ini tidak hanya ditunda tapi saya mohon untuk disetop,” kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa 13 Juli 2021. Politikus Partai Demokrat ini juga menyoroti kebijakan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong untuk individu yang terkesan mendadak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kata dia, menyebut bahwa lamanya program vaksinasi disebabkan oleh minimnya stok, bukan karena tidak adanya anggaran. Menurut dia, alasan itu aneh. Sebab, masalah stok vaksin seharusnya diselesaikan dengan mendorong Vaksin Gotong Royong yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Bukannya malah mengomersialkan vaksin. Aliyah mengatakan, perdagangan vaksin hanya akan menguntungkan pihak tertentu.

“Ini adalah kondisi darurat, saya pikir pemerintah dari awal sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya. Vaksin seharusnya gratis. Kesehatan masyarakat, kata dia, tidak boleh dikomersialkan. “Perdagangan vaksin hanya menguntungkan satu pihak saja,” pungkasnya.